Tips Agar Tak Perlu Khawatir Soal Pembayaran DAM

Tips Agar Tak Perlu Khawatir Soal Pembayaran DAM

Musim haji 1438 H sudah usai, pemerintah Indonesia telah disibukkan untuk mempersiapakan penyelenggaraan haji musim depan. Persiapan yang dilakukan tidaklah mudah karena ratusan ribu jemaah haji diberangkatkan ke Tanah Suci setiap tahunnya, sehingga pada awal tahun 1439 H, pemerintah sudah bersiap untuk pembentukan kepanitiaan baru untuk menyambut musim haji tahun 1439 H.

Banyak hal yang berkaitan dengan segala seluk beluk ibadah haji. Kali ini pembahasan akan berfokus terhadap pembayaran dam. Dam merupakan denda atau disebut juga sebagai tebusan yang dibebankan kepada jemaah haji atau umrah karena suatu pelanggaran aturan atau amalan wajib haji dan umrah baik disengaja maupun tidak disengaja. Dam sendiri memiliki arti mengalirkan darah sehingga denda dam akan dapat ditebus dengan cara menyembelih hewan kurban.

Dam tidak hanya berlaku pada jemaah haji melainkan juga berlaku kepada jemaah umroh yang melakukan pelanggaran. Peraturan yang dimaksud adalah seperti larangan ihram yang dilanggar atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji. Jangan khawatir mengenai dam, karena pada dasarnya saat melakukan haji dan memiliki waktu lebih lama untuk melakukan umroh sekaligus kita juga akan dikenai dam. Sebelum memasuki bagaimana cara pembayaran dam, sebaiknya diketahui terlebih dahulu jenis pelanggaran dan denda yang dikenakan karena hal tersebut.

Adapun aturan lainnya yang biasanya dikenakan dam adalah untuk haji tamattu dan haji qiran dimana terdapat dua niat bersamaan atau berurutan untuk melakukan umrah dan haji dalam satu kali perjalanan dari kampung halaman menuju Baitullah. Berikut beberapa kesalahan yang akan dikenai dam saat melakukan haji.

  1. Tidak berihram dari miqat
  2. Tidak melakukan mabit di Muzdalifah
  3. Tidak melakukan mabit di Mina
  4. Tidak melakukan pelontaran jumroh di jamarat
  5. Tidak melakukan Thawaf Wada
  6. Melakukan Haji Tamattu ataupun Haji Qiran

Berbeda dengan haji yang memiliki lebih banyak amalan wajib yang harus dipatuhi, umroh juga memiliki aturan yang harus dipatuhi. Selama melakukan ibadah umroh sebaiknya harus memenuhi semua rukun umroh dan menjauhkan diri dari beberapa hal haram. Pelanggaran aturan umroh ini juga akan dikenai dengan denda. Berikut beberapa pelanggaran yang dapat terjadi saat melakukan umroh dan wajib dikenai sanksi dengan pembayaran dam.

  1. Berbicara, menyentuh, mencium, dan hal lainnya yang dilakukan suami istri yang disertai dengan syahwat
  2. Berburu dan atau membunuh binatang buruan

Terdapat dua macam dam yang diberikan kepada jemaah yang melanggar aturan saat beribadah haji dan umroh. Berikut perbedaan dan jenis dam yang harus  dibayarkan berdasarkan pelanggaran aturannya.
Adapun kondisi lain yang menyebabkan seseorang dikenakan dam adalah sebagai berikut.

Lalu bagaimana cara pembayaran dam? Dahulu, pembayaran dam dapat dilakukan melalui munthawif atau pembimbing haji atau pembimbing umroh. Jika pembimbing haji merupakan petugas yang dipekerjakan dan diseleksi oleh pemerintah, untuk pembimbing ibadah umroh difasilitasi oleh biro pemberangkatan umroh yang digunakan. Untuk pelanggaran yang jelas pasti dikenakan bagi jemaah yang berangkat seperti menunaikan haji tamattu atau haji qiran, biasanya biaya sudah termasuk kedalam paket haji yang ditawarkan di awal pendaftaran haji. Namun dam yang biasanya ditanggung hanya berupa dam pelanggaran alasan haji tamattu dan haji qiran saja, selain itu tetap dibebankan kepada individu masing-masing yang melakukan pelanggaran.

Berbeda dengan umroh, paket umroh tidak mencantumkan biaya dam karena pelanggaran rukun umroh bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dengan kata lain untuk pelanggaran rukun umroh biaasanya terjadi karena memang kondisi individu yang melakukan pelanggaran sehingga pembayaran dam tidak dibebankan sama sekali dalam paket umroh.

Pada saat ini, pembayaran dam telah diatur oleh Pemerintah Arab Saudi dimana harus dibayarkan melalui outlet resmi yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran dam. Pembayaran dapat dilakukan di bank-bank Arab Saudi yang memang menfasilitasi khusus pembayaran dam. Pada saat musim haji, Pemerintah Indonesia sedang bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membuka outlet di lobby hotel yang digunakan sebagai pemondokan jemaah haji sehingga memudahkan dalam pembayaran.

Selama ini, jemaah haji diperbolehkan untuk membeli hewan kurban sendiri atau meminta orang lain untuk membayarkan dam. Namun pada praktiknya banyak terjadi kecurangan dan penipuan mulai dari harga kambing yang sangat mahal atau tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan hingga penyelewengan dana yang dititipkan. Oleh karena itu peraturan baru ini diterbitkan untuk memperbaiki sistem pembayaran dam.

Pastikan Anda memilih travel haji terpercaya yang memberikan paket umroh dan paket haji jelas dan semua transparan. Jangan takut untuk bertanya, karena travel yang baik akan menjelaskan sedetil mungkin seluruh informasi tanpa harus ditanya terlebih dahulu. Semoga artikel ini bermanfaat.

 

Peninjauan Tempat Percontohan Dam Oleh Menag

Peninjauan Tempat Percontohan Dam Oleh Menag

Peninjauan Tempat Percontohan Dam Oleh Menag – Senin 28 Agustus  2017 lalu Menteri Agama, Lukman Hakin Saifuddin, bersama dengan rombongan delegasi Amirul Hajj mengunjungi dan meninjau tempat percontohan penyembelihan hewan yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pemotongan Dam dalam rangkaian ibadah haji 1438 H. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan beberapa tempat pemotongan yang resmi untuk melakukan pemotongan Dam, seperti Kakiyah dan Muashim. Pada kunjungan kali ini, Menag beserta tim mengunjungi percontohan pemotongan Dam di Muashim.

Pada kunjungan tersebut, Menag melakukan peninjauan terkait tata cara penyembelihan hingga cara menguliti hewan kurban, serta berdiskusi dengan penanggung jawab Maslakh Muashim. Berdasarkan perbincangan Menag dengan penanggung jawab tepat pemotongan, harga pasaran kambing saat ini berkisar antara 400 – 500 SAR diluar biaya pemotongannya. Untuk biaya jasa pemotongannya dikenakan 20 – 50 SAR. Pada musim haji seperti saat ini, harga yang dipatok mengalami kenaikan.

Menag menilai bahwa cara mereka menguliti dan melakukan pemotongan hewan sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun petugas yang memiliki izin dan resmi mengerjakan mengenakan seragam tersendiri berwarna merah. Ia juga menambahkan bahwa dahulu tempat pemotongan Muashim juga digunakan sebagai penyembelihan unta, namun pada saat ini hanya digunakan untuk kambing saja.

Tempat pemotongan hewan Muashim ini dapat dijadikan sebagai pilihan jemaah haji baik individu maupun beregu melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) untuk membayarkan Dam nanti. Pemerintah mengimbau bagi jemaah haji Indonesia untuk membayarkan dam-nya di tempat-tempat resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi agar aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah melakukan peninjauan ke tempat pemotongan hewan, Menag melanjutkan peninjauan ke tempat penjualan hewan kurban. Peninjauan tersebut dilakukan guna melihat langsung bagaimana kondisi hewan kurban yang dijual belikan dan untuk melihat kisaran harga pasaran yang digunakan. Kisaran harga untuk satu ekor kambing adalah 500 SAR. Disamping itu, Menag melakukan pengecekan secara langsung pada hewan kurban apakah hewan yang diperdagangkan layak untuk digunakan sebagai hewan kurban. Sesekali Menag membuka mulut kambing untuk mengetahui kondisi fisik hewan kurban. Ia menambahkan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melakukan pengkajian mengenai sistem pembayaran Dam, tidak hanya terfokus pada ketentuan agama, melainkan hingga sistem pengelolaan pemotongan hewan sampai dengan distribusinya daging hewan kurban.

Peninjauan Tempat Percontohan Dam Oleh Menag

Praktik Penukaran Uang Hingga Pembayaran Dam Haji

Praktik Penukaran Uang Hingga Pembayaran Dam Haji – Penemuan praktik penukaran uang riyal yang merugikan jemaah haji yang dilakukan di Tanah Air, disampaikan oleh Fadly Zon  selaku Wakil Ketua DPR. Pasalnya, jemaah haji Indonesia menerima uang saku (living cost) selama beribadah haji berupa uang riyal dengan pecahan SAR500. Banyak jemaah yang merasa pecahan tersebut terlalu besar sehingga mereka berinisiatif untuk menukarkannya menjadi pecahan yang lebih kecil. Namun sayangnya belakangan ini ditemukan bahwa terdapat pengurangan nominal dari uang yang mereka tukarkan. Seharusnya yang mereka terima tetap SAR500 dengan pecahan berbeda namun kenyataannya mereka hanya mendapatkan SAR420 atau dengan kata lain uang yang mereka tukarkan telah dipotong sebesar 80 riyal.

Kejadian tersebut sangat disesalkan oleh Fadly Zon dan berharap nanti kedepannya penyelenggara dapat memberikan living cost dalam pecahan yang lebih kecil mengingat penukaran uang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai praktik renternir. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menanggapi informasi tersebut dan meminta agar segenap jajarannya segera menindaklanjuti kasus tersebut.

Menteri Agama RI saat Amirul Hajj 1438 H

Lain halnya dengan kasus penukaran uang yang terjadi di Tanah Air, pihak Kementerian Agama (Kemenag) juga direpotkan dengan peraturan baru yang diberlakukan oleh Arab Saudi terkait pembayaran DAM yang dikenakan bagi haji tamattu.

“Dam akan dibahas, tidak hanya tentang hukum syar’i-nya, tapi juga tentang bagaimana mekanisme implementasinya di lapangan. Perlu ada halaqah tersendiri, karena masalahnya cukup kompleks,” jelas Lukman.

Pemerintan Arab Saudi memberlakukan peraturan baru yang mengatur mekanisme pembayaran Dam menjadi lebih ketat. Pembayaran Dam hanya boleh dilakukan pada tempat-tempat resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi, yakni bank – bank khusus di Arab Saudi. Adapun sanksi lainnya yang diberlakukan jika diketahui terdapat jemaah yang tidak mematuhi hukum tersebut.

Saat ini Kemenag sedang mengupayakan melalui Muassasah Asia Tenggara untuk memperbanyak lokasi pembayaran Dam, termasuk memfasilitasi tempat pembayaran Dam di lobby hotel untuk mempermudah jemaah haji. Disamping itu, Dirjen Penyelenggara Haji juga telah berusaha melakukan koordinasi untuk mendiskusikan dispensasi karena pengumuman peraturan tersebut dianggap terlalu mendadak.

Selama ini Dam dibayarkan dengan cara membelikan kambing namun pada praktiknya banyak sekali jemaah yang tertipu dengan dibelikannya kambing yang tidak memenuhi standard atau bahkan tidak ada wujudnya. Oleh sebab itu Pemerintah Arab Saudi memberikan peraturan baru guna meminimalkan penipuan yang terjadi selama ibadah haji berlangsung. Menurut Sodik Mujahid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, keputusan yang diambil oleh Pemerintan Arab Saudi adalah baik guna menggoranisir pembayaran Dam agar lebih teratur. “Kita akan dukung Dam dipusatkan di Ar-Rajhi. Hanya Kemenag, agar dengan pola pendaman seperti itu, melobby Saudi agar kambing yang dagingnya sudah dipotong, kalua bisa semuanya kembali ke Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati daging kecuali di musim haji” jelas Sodik.

Pada kenyataan dilapangan, banyak jemaah yang merasa dirugikan karena jemaah telah membayarkan Dam sejak berada di tanahair dengan harga yang variatif yakni hingga SAR750 sementara Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan biaya Dam adalah SAR450.

Adapun usul lainnya untuk mengurangi praktik pencaloan selama ibadah haji berlangsung, sebaiknya Dam dimasukkan dalam komponen biaya haji. Dengan menggunakan sistem yang baik diharapkan dapat mengurangi munculnya calo dan pembayaran dapat di monitoring sehingga standar dan akuntable.

 

×